JAKARTA, Newsline.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama sejumlah pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terkait pentingnya mempersiapkan dana pensiun sejak dini.
Pencanangan kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu. Kegiatan turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta sejumlah pimpinan lembaga dan asosiasi dana pensiun.
Kegiatan serupa juga dilaksanakan secara bersamaan di Bandung dan Semarang. Inisiatif ini didukung BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), dan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Friderica mengatakan peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun tidak hanya bertujuan memperbesar dana kelolaan, tetapi juga memperluas jumlah masyarakat yang menjadi peserta program pensiun.
Menurutnya, perubahan pola pekerjaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Semakin banyak masyarakat memilih bekerja secara mandiri atau berada di sektor nonformal sehingga perlu didorong agar tetap memiliki perlindungan dan persiapan finansial untuk masa pensiun.
“Ini bukan hanya soal membesarkan dana kelolaan dana pensiun, tetapi juga meningkatkan kepesertaannya,” ujar Friderica.
Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pensiun membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri dana pensiun, pemberi kerja, regulator, serta kesadaran masyarakat untuk mulai mempersiapkan masa depan sejak masih produktif.
Sementara itu, Ogi Prastomiyono menyebut penguatan sistem dana pensiun perlu dilakukan melalui peningkatan replacement ratio atau rasio penggantian pendapatan saat memasuki masa pensiun.
Menurut Ogi, peningkatan rasio tersebut tidak dapat hanya mengandalkan satu program atau lembaga. Diperlukan sinergi antara program pensiun wajib, program bagi ASN, TNI dan Polri, serta program pensiun sukarela melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
“Perluasan kepesertaan, kecukupan dan kesinambungan iuran, serta pengelolaan investasi yang prudent harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Ogi.
Ia menjelaskan, persiapan dana pensiun semakin penting karena kebutuhan masyarakat pada usia lanjut tetap tinggi. Selain kebutuhan sehari-hari, masyarakat juga harus menghadapi biaya kesehatan, perawatan jangka panjang, tempat tinggal, serta dampak inflasi.
Terlebih, masa hidup setelah pensiun dapat berlangsung selama puluhan tahun. Karena itu, dana yang dikumpulkan selama masa produktif perlu dikelola secara baik agar mampu memberikan pendapatan yang memadai dan berkelanjutan.
Pemerintah Dorong Perlindungan Pekerja
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan dukungan terhadap Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial dan mempersiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan demografi Indonesia.
Ia menyebut Indonesia saat ini memiliki sekitar 155 juta angkatan kerja, dengan sekitar 60 persen di antaranya bekerja di sektor informal.
Besarnya jumlah pekerja informal menjadi perhatian pemerintah dalam memperluas kepesertaan program perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh kelompok pekerja.
Yassierli juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat kapasitas balai pelatihan dengan program pelatihan yang pada tahun ini menjangkau lebih dari 300 ribu orang.
Menurutnya, tenaga kerja harus memiliki kompetensi agar tetap produktif dan mampu menghadapi perubahan struktur demografi.
Di sisi lain, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan bahwa persiapan menghadapi masa purnabakti seharusnya dilakukan sejak seseorang mulai bekerja, bukan ketika mendekati masa pensiun.
“Masa persiapan yang baik tidak dipersiapkan ketika kita akan berhenti bekerja, tapi sejak mulai bekerja,” ujar Rini.
Digelar Sebulan, Lebih dari 104 Kegiatan
Bulan Dana Pensiun 2026 akan diisi lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi yang dilaksanakan di berbagai daerah selama satu bulan.
Program tersebut mencakup edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital, hingga perluasan kepesertaan.
Sasarannya tidak hanya pekerja formal, tetapi juga pekerja informal, ASN, anggota TNI dan Polri, pelaku UMKM, perempuan, generasi muda, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya.
OJK menilai peningkatan literasi dana pensiun masih menjadi tantangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai sekitar 69 persen dan inklusi keuangan sekitar 93 persen. Namun, literasi khusus mengenai dana pensiun masih berada di kisaran 22 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya upaya untuk mengubah pengetahuan masyarakat mengenai dana pensiun menjadi tindakan nyata dalam mempersiapkan masa depan.
OJK juga menilai replacement ratio masyarakat masih perlu ditingkatkan agar standar hidup tetap terjaga setelah memasuki masa pensiun.
Melalui Bulan Dana Pensiun 2026, OJK mengajak masyarakat mulai menghitung kebutuhan finansial di hari tua, menyisihkan penghasilan sejak dini, serta memilih program pensiun yang legal dan sesuai kebutuhan.
OJK bersama pemerintah, industri, pemberi kerja, asosiasi, dan masyarakat berkomitmen membangun ekosistem dana pensiun nasional yang inklusif, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.
(Red)
Editor : M. Abyan A
