JAKARTA, Newsline.id – Ombudsman Republik Indonesia untuk pertama kalinya mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara khusus bersama Komisi II DPR RI. Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026), Ombudsman memaparkan capaian pengawasan pelayanan publik sekaligus berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2026.
Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengatakan, sejak Januari hingga 21 Agustus 2026, pihaknya telah menyelesaikan 6.074 laporan masyarakat atau 77,6 persen dari target 7.825 laporan.
Sepanjang 2026, Ombudsman RI menerima 9.502 laporan masyarakat dan mencatat 7.849 konsultasi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Rahmadi, capaian tersebut tidak hanya diukur dari jumlah laporan yang diselesaikan, tetapi juga dari dampak pengawasan terhadap masyarakat, termasuk mencegah potensi kerugian, mengurangi pemborosan sumber daya negara, serta mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik.
“Ukuran kinerja Ombudsman RI bukan semata-mata berapa laporan yang selesai, tetapi sejauh mana pengawasan yang dilakukan memberikan dampak bagi masyarakat dan mendorong perbaikan pelayanan publik,” ujar Rahmadi.
Agraria Jadi Sektor Paling Banyak Dilaporkan
Ombudsman mencatat sejumlah wilayah dengan jumlah laporan masyarakat tertinggi berdasarkan data periode 2023–2026.
Lima provinsi dengan laporan terbanyak yakni Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1.204 laporan, Kalimantan Selatan 1.088 laporan, Nusa Tenggara Timur 947 laporan, Sumatera Barat 878 laporan, dan Sulawesi Selatan 764 laporan.
Sementara berdasarkan sektor pelayanan publik, agraria menjadi bidang yang paling banyak dilaporkan dengan 798 laporan. Disusul pendidikan 660 laporan, kepegawaian 564 laporan, administrasi kependudukan 511 laporan, serta hak sipil dan politik sebanyak 421 laporan.
Dalam RDP tersebut, Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR RI untuk memperkuat fungsi pengawasan, regulasi, anggaran, kelembagaan, perlindungan masyarakat, serta revisi UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.
Keterbatasan SDM dan Infrastruktur
Rahmadi juga mengungkapkan sejumlah tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya di daerah.
Rata-rata setiap kantor Perwakilan Ombudsman RI hanya memiliki sekitar 24 orang SDM. Di sisi lain, rata-rata laporan yang diterima setiap perwakilan mencapai 568 laporan per tahun.
Persoalan lainnya berkaitan dengan sarana dan prasarana. Ombudsman RI belum memiliki gedung kantor sendiri, sementara sebagian besar kantor perwakilan masih menggunakan gedung milik negara dengan status pinjam pakai.
Dalam RDP tersebut, para Anggota Ombudsman RI juga memaparkan sejumlah isu strategis berdasarkan bidang substansi dan wilayah kerja masing-masing.
Pada 2026, Ombudsman menetapkan 12 isu strategis IAPS yang menjadi prioritas pengawasan dengan mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap masyarakat luas.
Soroti Keselamatan Perlintasan Kereta Api
Ombudsman RI juga telah melakukan Rapid Assessment atas kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada Mei 2026.
Kajian cepat tersebut menghasilkan lima rekomendasi perbaikan, yakni mempercepat perbaikan keselamatan perlintasan sebidang berisiko tinggi, memperkuat tata kelola dan pengawasan nasional, menerapkan evaluasi serta sistem pembelajaran pascakejadian, meningkatkan responsivitas komunikasi publik saat krisis, serta memastikan hasil kajian cepat dilaksanakan secara terpadu oleh kementerian dan instansi terkait.
Di bidang pencegahan, Ombudsman saat ini melaksanakan Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 sebagai instrumen perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Penilaian tersebut mencakup 40 kementerian, 45 lembaga, 21 BUMN/BHMN/PTN-BH, 38 pemerintah provinsi, serta 356 pemerintah kabupaten.
Komisi II Dorong Ombudsman Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan RDP tersebut menjadi momentum penting untuk mengetahui secara langsung kinerja pengawasan Ombudsman RI.
Komisi II DPR RI menyatakan dukungan terhadap penguatan kelembagaan Ombudsman dan meminta pengawasan lebih diprioritaskan pada sektor yang paling banyak menerima laporan, seperti agraria, kepegawaian, dan administrasi kependudukan.
Komisi II juga mendorong penguatan tindak lanjut terhadap rekomendasi Ombudsman melalui koordinasi yang lebih erat dengan DPR RI.
“Karena yang paling banyak dilaporkan itu adalah sektor-sektor urusan pengawasan Komisi II, maka jangan bekerja sendiri, mari bekerja bersama,” kata Rifqinizamy.
RDP tersebut turut dihadiri pimpinan Ombudsman RI lainnya, yakni Nuzran Joher, Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Partono, Robert Na Endi Jaweng, dan Syafrida R. Rasahan.
Hadir pula Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu, para kepala biro dan inspektur, para Kepala Perwakilan, serta Kepala Keasistenan Utama Ombudsman RI.
(*/Rd)
Editor : M. Abyan A
