JAMBI, Newsline.id – Polda Jambi memperkuat komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel dan humanis serta bebas dari pungutan liar dan korupsi.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima serta Penyerahan Piagam Penghargaan Kapolri kepada Satker dan Satwil jajaran yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Pelayanan Prima dari Kementerian PAN-RB.
Kegiatan berlangsung di Aula Lantai 3 Gedung Siginjai Polda Jambi, Selasa (29/9/2026), dan dihadiri Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar, Anggota Kompolnas Dr. Supardi Hamid, Wakapolda Jambi Brigjen Pol K. Yani Sudarto, Irwasda Polda Jambi Kombes Pol Subandi, para pejabat utama, Kapolres/ta jajaran, Kabagren dan Kabaglog serta unsur terkait lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapolda Jambi mengatakan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian penting dari upaya Polri menjawab tuntutan masyarakat.
“Pelayanan publik merupakan wajah Polri yang langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, kita harus terus melakukan transformasi agar pelayanan semakin cepat, transparan, akuntabel, humanis dan profesional, serta terbebas dari praktik pungli dan korupsi,” ujar Krisno.
Penghargaan Jadi Tanggung Jawab
Dalam kegiatan tersebut, Kapolda juga memberikan apresiasi kepada Kasatker dan Kasatwil yang berhasil memperoleh penghargaan atas pencapaian predikat WBK maupun Pelayanan Prima dari KemenPAN-RB.
Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil dari komitmen, kerja keras dan konsistensi dalam membangun pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat.
“Penghargaan yang diterima bukan hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan,” katanya.
Krisno mengingatkan pembangunan Zona Integritas (ZI) tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi. ZI harus diwujudkan melalui perubahan nyata dalam tata kelola dan pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Zona Integritas bukan sekadar formalitas administrasi. Yang paling penting adalah bagaimana komitmen tersebut diwujudkan dalam perubahan pelayanan dan benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Dorong Evaluasi Risiko Korupsi
Kapolda juga menekankan pentingnya pemanfaatan materi Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instrumen evaluasi untuk memetakan potensi dan risiko korupsi di lingkungan organisasi.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar bagi jajaran Polda Jambi dalam melakukan perbaikan berkelanjutan, termasuk memperkuat sistem pelayanan dan mekanisme pengawasan.
Selain pembenahan sistem, perubahan pola pikir dan budaya kerja personel juga dinilai menjadi faktor penting, khususnya bagi anggota yang berada di lini terdepan pelayanan masyarakat.
Krisno mengingatkan personel untuk memegang prinsip “melayani, bukan dilayani” dengan mengedepankan empati, keramahan, senyum, sapa dan salam serta profesionalisme.
“Perubahan pelayanan harus dimulai dari perubahan pola pikir dan budaya kerja. Prinsip yang harus kita pegang adalah melayani, bukan dilayani,” ujarnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan piagam predikat WBK dan Pelayanan Prima kepada Satker dan Satwil jajaran Polda Jambi yang memperoleh penghargaan serta sesi foto bersama.
Kapolda berharap penghargaan tersebut menjadi pemacu bagi seluruh jajaran untuk terus berinovasi dan memperbaiki kualitas pelayanan.
Satuan yang telah memperoleh predikat diminta mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian, sementara satuan lainnya didorong terus membangun pelayanan yang lebih baik menuju predikat WBK maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Editor : M. Abyan A
