JAMBI, Newsline.id – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pentingnya peran camat sebagai ujung tombak pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat wilayah.
Hal itu disampaikan Al Haris saat membuka Rapat Koordinasi Camat Se-Provinsi Jambi Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (29/9/2026).
Rakor yang diikuti para camat dari kabupaten/kota se-Provinsi Jambi serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut mengangkat tema penguatan sinergi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas camat menuju pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan berintegritas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Al Haris meminta camat memahami secara menyeluruh kondisi wilayah masing-masing, termasuk berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Camat harus menguasai wilayahnya masing-masing, menguasai persoalan yang ada di daerahnya, lalu tampil dan mengelola dengan baik,” ujar Al Haris.
Menurutnya, posisi camat sangat strategis karena berada langsung di tengah masyarakat. Camat juga memiliki peran dalam membina pemerintahan desa, berkoordinasi dengan berbagai pihak, serta memastikan program pembangunan berjalan di wilayahnya.
Al Haris mengatakan, tantangan yang dihadapi pemerintah kecamatan saat ini semakin kompleks. Selain tuntutan peningkatan kualitas pelayanan dan digitalisasi, aparatur kecamatan juga dituntut mampu merespons persoalan sosial, bencana, konflik masyarakat hingga berbagai perubahan kebijakan.
“Dalam kondisi hari ini kita bekerja di daerah, ditambah lagi ada bencana karhutla. Kita bekerja juga menangani konflik yang ada di masyarakat, kemudian pembangunan tetap berlangsung seperti biasa,” katanya.
Ia juga mendorong camat memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyatukan visi dalam mendukung program pembangunan pemerintah pusat maupun daerah.
“Perlu hari ini kita mengajak mereka membangun persepsi untuk menyatukan visi, mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden dan juga mewujudkan visi Jambi Mantap serta visi yang ada di daerah masing-masing,” ucapnya.
Dalam rakor tersebut, sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, mulai dari peningkatan produktivitas ekonomi, kualitas sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.
Strategi yang didorong antara lain peningkatan edukasi masyarakat, penguatan layanan dasar, percepatan digitalisasi pelayanan publik, pendampingan ekonomi lokal, serta sinkronisasi program kecamatan dengan program prioritas pemerintah provinsi.
Al Haris menekankan, keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari kemampuan pemerintah kecamatan membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Bangun pemerintahan yang hadir, bekerja nyata, melayani dengan hati, dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Luthpiah, mengatakan kecamatan memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, diperlukan kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan sinergi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel.
“Melalui forum ini diharapkan terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendukung pencapaian program prioritas pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.
Rakor tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi pemerintahan hingga tingkat kecamatan, kelurahan dan desa sehingga pelayanan publik serta pelaksanaan pembangunan dapat semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Fer)
Editor : M. Abyan A
