KUALA TUNGKAL, Newsline.id – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menegaskan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.
Ia meminta setiap rupiah APBD yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak nyata sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Penegasan itu disampaikan Anwar Sadat saat membuka Workshop Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026, di Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Senin (7/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Workshop tersebut diikuti sekitar 58 peserta dari perangkat daerah, kecamatan, rumah sakit daerah, dan Sekretariat Daerah. Kegiatan turut dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Zulherizal, jajaran pemerintah daerah, serta narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.
Dalam sambutannya, Anwar Sadat menyebut tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, kepala perangkat daerah tidak hanya bertugas sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, tetapi juga memiliki tanggung jawab memastikan pengendalian berjalan optimal di unit kerja masing-masing.
“Tata kelola keuangan daerah yang baik adalah fondasi utama dari keberhasilan pembangunan daerah,” ujar Anwar Sadat.
Bupati kemudian menekankan tiga hal yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Pertama, memahami regulasi secara dinamis. Kedua, memperkuat pengendalian intern dan membangun budaya mitigasi risiko sejak tahap perencanaan. Ketiga, meningkatkan realisasi anggaran yang berkualitas.
Menurutnya, percepatan penyerapan anggaran tidak boleh mengabaikan kualitas hasil pekerjaan dan kepatuhan administratif. Pengelolaan pencairan juga harus dilakukan secara proporsional agar realisasi anggaran tidak menumpuk menjelang akhir tahun.
Selain pengelolaan anggaran, Anwar Sadat meminta kualitas perencanaan pembangunan terus diperkuat. Setiap program harus memiliki tujuan dan indikator kinerja yang jelas serta terukur dan selaras dengan visi-misi pembangunan daerah.
Program yang memiliki keterkaitan atau irisan antarperangkat daerah juga perlu dipertajam agar penggunaan anggaran dan sumber daya dapat dilakukan secara lebih efektif.
“Gagasan dan pemikiran strategis jangan hanya berhenti pada diskusi, tetapi harus diterjemahkan menjadi program dan pekerjaan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
BPKP Soroti Kualitas Perencanaan
Dalam kegiatan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Anwar Sadat.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Zulherizal, menjelaskan evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki, meskipun jumlah permasalahan yang ditemukan telah jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dari sisi efektivitas, masih ditemukan persoalan terkait ketepatan tujuan kegiatan, indikator kinerja, serta pemanfaatan capaian tahun sebelumnya sebagai dasar dalam menyusun perencanaan.
Sementara dari sisi efisiensi, masih terdapat komponen belanja yang belum sepenuhnya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan kegiatan.
Zulherizal menegaskan keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan maupun terserapnya anggaran.
“Yang lebih penting adalah apakah output tersebut memberikan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Plh. Inspektur Daerah Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Muhammad Yunus, menyampaikan workshop tersebut digelar untuk memperkuat pemahaman aparatur mengenai kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, kegiatan diarahkan untuk mendorong tata kelola APBD yang bersih, transparan, dan akuntabel, memperkuat pengawasan internal serta mitigasi risiko, hingga membahas strategi mengatasi hambatan birokrasi dan mempercepat proses pengadaan.
Bupati Anwar Sadat meminta seluruh kepala perangkat daerah mengikuti workshop dengan serius dan aktif. Ia juga mendorong peserta memanfaatkan forum tersebut untuk berkonsultasi dengan narasumber mengenai berbagai persoalan pengelolaan keuangan di masing-masing perangkat daerah.
Laporan hasil evaluasi BPKP, lanjutnya, harus menjadi bahan tindak lanjut dalam memperbaiki proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, hingga pelaksanaan program pembangunan.
“Jangan sampai workshop ini hanya menambah pengetahuan secara teori. Yang kita harapkan adalah ada solusi konkret yang bisa diterapkan di perangkat daerah masing-masing,” tegas Anwar Sadat.
Ia berharap penguatan tata kelola keuangan daerah mampu membuat APBD dikelola semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dibiayai APBD dapat memberikan hasil nyata serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Tanjung Jabung Barat.
(Red)
Editor : M. Abyan A
