MALANG, NEWSLINE.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam kegiatan Panen Raya TNI yang digelar di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jumat (17/7/2026). Momentum tersebut dimanfaatkan untuk menegaskan pentingnya kepastian hukum atas tanah sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Menurut Menteri Nusron, upaya mencapai swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga harus didukung oleh kepastian status hukum lahan yang dikelola masyarakat.
“Bagi kami, ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum atas tanah,” ujar Nusron melalui akun Instagram resminya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, Kementerian ATR/BPN terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui penataan ruang yang berkelanjutan serta perlindungan terhadap lahan pertanian produktif agar tidak mudah beralih fungsi.
“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap jengkal lahan produktif dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai fondasi menuju swasembada pangan dan kedaulatan pangan Indonesia,” tegasnya.
Panen Raya Serentak yang dilaksanakan di 43 titik di berbagai wilayah Indonesia tersebut, lanjut Nusron, menjadi bukti nyata sinergi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong kesejahteraan petani.
“Ini wujud nyata sinergi pemerintah dalam meningkatkan produksi, memperkuat hilirisasi, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik bagi para petani,” tambahnya.
Di lokasi panen di Kota Malang, sejumlah komoditas strategis berhasil dipanen, di antaranya tebu, padi, dan kedelai. Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah menteri dan pejabat dari jajaran Kabinet Merah Putih yang turut memberikan dukungan terhadap program penguatan sektor pangan nasional.
Melalui penguatan kepastian hukum pertanahan, perlindungan lahan pertanian, serta penataan ruang yang berkelanjutan, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan dan kedaulatan pangan Indonesia secara berkelanjutan. (*/Fer)
Editor : Ryanto
