SURABAYA, NEWSLINE.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan Kementerian ATR/BPN kini memasuki fase transformasi organisasi dan pelayanan publik dengan menempatkan masyarakat sebagai fokus utama pelayanan.
Hal tersebut disampaikan Nusron saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur dan seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) se-Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (18/7/2026).
“Semester ini kita memasuki periode transformasi pelayanan dan transformasi organisasi dengan menempatkan pemohon atau rakyat sebagai raja yang harus kita layani. Kata kuncinya adalah transformasi pelayanan,” ujar Nusron.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, transformasi tersebut ditopang oleh tiga pilar utama, yakni pembenahan organisasi, penyempurnaan tata laksana atau standar operasional prosedur (SOP), serta penguatan sumber daya manusia (SDM). Ketiganya dinilai harus berjalan beriringan agar pelayanan pertanahan semakin efektif, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Pada aspek organisasi, ATR/BPN akan mengubah struktur Kantor Pertanahan dari pendekatan tematik menjadi pendekatan kewilayahan. Langkah ini diharapkan memudahkan pengukuran kinerja sekaligus membuat pelayanan lebih dekat dengan masyarakat.
“Setiap kepala seksi nantinya harus memahami seluruh persoalan di wilayah kerjanya sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan terukur,” jelasnya.
Sementara itu, dalam bidang pelayanan, ATR/BPN akan menerapkan prinsip first in, first out, di mana berkas yang masuk lebih dahulu wajib diselesaikan lebih dahulu. Selain itu, diterapkan pula sistem pengukuran terjadwal agar masyarakat memperoleh kepastian waktu penyelesaian layanan.
Nusron juga menargetkan layanan peralihan hak dapat diselesaikan paling lama 10 hari kerja. Menurutnya, seluruh pelayanan harus memiliki standar yang jelas, transparan, dan memberikan kepastian melalui penerapan prinsip fiktif positif.
Di hadapan para pejabat administrator dan pengawas, Nusron turut mengingatkan pentingnya menjaga integritas aparatur. Seluruh pegawai akan mengikuti pelatihan manajemen risiko, sementara para kepala kantor diminta menjalankan tugas sesuai aturan dan menghindari praktik yang berpotensi melanggar hukum.
“Kalau ingin selamat menjadi pejabat, ikuti aturan, jangan ikuti perasaan,” tegasnya.
Menutup arahannya, Nusron berpesan agar seluruh jajaran ATR/BPN mengedepankan pelayanan yang humanis kepada masyarakat.
“Layani rakyat dengan hati. Kalau memang bisa, katakan bisa. Kalau tidak bisa, sampaikan dengan baik. Yang penting jangan sampai masyarakat merasa tidak dihargai,” pesannya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Muhammad Naim, memaparkan capaian kinerja pertanahan di Jawa Timur. Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad serta Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima. (*/Fer)
Editor : Ryanto
