Samarinda, Newsline.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa jajaran ATR/BPN harus mampu menjadi bagian dari solusi dalam mendukung pembangunan dan investasi di Provinsi Kalimantan Timur, terutama setelah wilayah tersebut ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut disampaikan Wamen Ossy saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur serta Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, posisi strategis Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia membawa tantangan sekaligus tanggung jawab besar bagi ATR/BPN dalam memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan dan tata ruang. Karena itu, pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Di tengah berbagai dinamika regulasi, jajaran ATR/BPN diminta tetap mengedepankan profesionalisme dan orientasi pelayanan kepada masyarakat.
Wamen Ossy juga mengingatkan pesan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang kerap menegaskan bahwa sebagian besar tugas Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan menjadi tolok ukur utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Untuk mendukung hal tersebut, seluruh satuan kerja didorong menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan juga perlu dilakukan agar pelayanan pertanahan semakin efektif dan mudah diakses masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Wamen Ossy yang didampingi Kepala Kanwil BPN Kalimantan Timur, Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Ceto Subagiyo, meninjau langsung aktivitas pelayanan di loket Kantah Kota Samarinda.
Ia berdialog dengan masyarakat yang sedang mengurus layanan pertanahan sekaligus meminta masukan, kritik, dan saran terkait kualitas pelayanan yang diberikan. Wamen Ossy juga mengimbau masyarakat untuk datang langsung ke kantor pertanahan apabila menghadapi persoalan pertanahan, sehingga penyelesaian dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Pada kesempatan yang sama, Wamen Ossy menyerahkan 15 sertipikat tanah kepada masyarakat. Sertipikat tersebut terdiri atas sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta sertipikat tanah wakaf sebagai bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. (*/Fer)
Editor : Riyanto
