DENPASAR, NEWSLINE.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi fondasi utama dalam mengarahkan pembangunan dan investasi berkelanjutan di Provinsi Bali.
Hal itu disampaikan Ossy saat menghadiri pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
Menurut Ossy, pembangunan di Bali harus memperhatikan keterbatasan ruang sekaligus mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rencana Tata Ruang adalah kompas pembangunan, sedangkan Rencana Detail Tata Ruang menjadi petunjuk operasionalnya. Keduanya harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh dokumen tata ruang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi, RTR Kabupaten/Kota, hingga RDTR harus menjadi acuan utama dalam pembangunan dan investasi agar tetap berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Kementerian ATR/BPN juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali mempercepat integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Dari target 75 RDTR di Bali, saat ini baru 30 RDTR yang telah terintegrasi ke OSS, sementara empat lainnya masih dalam proses. Adapun Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar telah mencapai integrasi RDTR 100 persen.
“Saya berharap percepatan ini bisa segera dilakukan sehingga RDTR benar-benar menjadi dasar pembangunan dan investasi yang berkelanjutan di Bali,” kata Ossy.
Pertemuan tersebut turut membahas strategi pembangunan Bali dari berbagai sektor, mulai dari tata ruang, pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi hingga penerbangan. Diskusi dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta perwakilan BUMN.
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono yang memimpin rapat menekankan pentingnya pembangunan Bali dilakukan secara terintegrasi dan berbasis perencanaan jangka panjang.
Menurut AHY, tata ruang harus menjadi pedoman utama agar pembangunan tidak memicu persoalan baru, baik di sektor pariwisata, konektivitas maupun lingkungan.
“Kita harus menempatkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Tanpa perencanaan yang baik, pembangunan justru dapat menimbulkan berbagai persoalan di masa depan,” tegasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta jajaran Kementerian ATR/BPN, termasuk Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Dirjen Penataan Agraria Embun Sari, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo. (*/Fer)
Editor : Ryanto
