Mamuju, Newsline.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam membantu penyelesaian berbagai konflik pertanahan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Wamen Ossy saat melakukan kunjungan kerja dan pertemuan bersama jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Minggu (24/05/2026).
Menurutnya, persoalan pertanahan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait agar solusi yang dihasilkan lebih kuat dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“GTRA menjadi forum yang sangat penting karena melibatkan kepala daerah, BPN, kepolisian, kejaksaan, dan berbagai pihak lainnya untuk bersama-sama mencari jalan keluar terhadap persoalan pertanahan di masyarakat,” ujar Ossy Dermawan.
Ia menjelaskan, kepala daerah memiliki peran sentral dalam forum GTRA karena bertindak sebagai ketua di wilayah masing-masing. Dengan keterlibatan langsung pemerintah daerah, proses penyelesaian konflik dinilai akan lebih efektif dan memiliki legitimasi yang kuat.
Menurut Wamen Ossy, perbedaan pandangan antarinstansi sering menjadi hambatan dalam penyelesaian konflik agraria. Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun kesepahaman lintas sektor sebelum mengambil langkah penyelesaian di lapangan.
“Kalau antara BPN, pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan belum satu pandangan, maka penyelesaian persoalan pertanahan akan sulit berjalan optimal,” tegasnya.
Selain memberikan arahan kepada jajaran BPN Sulawesi Barat, Wamen Ossy juga menyerahkan delapan sertipikat tanah yang diperuntukkan bagi tanah wakaf dan aset milik pemerintah daerah.
Penyerahan sertipikat tersebut dilakukan bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat, Fredy Marfin, sebagai bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum aset dan tanah keagamaan di daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Wamen Ossy juga menyempatkan diri meninjau sejumlah ruangan di lingkungan Kanwil BPN Sulbar dan berinteraksi langsung dengan para pegawai.
Kegiatan ramah tamah itu turut dihadiri para Pejabat Administrator, Kepala Kantor Pertanahan, Pejabat Pengawas se-Provinsi Sulawesi Barat, serta jajaran pegawai Kanwil BPN Sulbar.
Melalui kunjungan tersebut, ATR/BPN berharap koordinasi antarinstansi dalam penyelesaian persoalan pertanahan semakin solid sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik dan profesional. (*/Fer)
Editor : Periyan
