JAMBI, Newsline.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyatakan kesiapan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendukung penataan potensi komponen pendukung pertahanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat asistensi antara Pemprov Jambi yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi, Arief Munandar, SE, dengan Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Wirawan Yanuartono, S.Sos., M.Sos., CGRA, di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Jambi, Kamis (24/9/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi John Eka Powa, jajaran TNI/Polri, para kepala OPD terkait, serta sejumlah undangan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Arief Munandar mengatakan, pertahanan negara merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi seluruh komponen bangsa dan tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pertahanan.
“Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan selamat datang di Provinsi Jambi kepada jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pertahanan negara,” ujar Arief.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Jambi juga memaparkan kondisi dan potensi sarana prasarana transportasi yang dimiliki daerah. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi John Eka Powa menyampaikan sejumlah fasilitas perhubungan laut, penyeberangan, dan udara yang dinilai memiliki potensi untuk mendukung kebutuhan pertahanan negara.
“Provinsi Jambi memiliki tiga bandara, pelabuhan di Muaro Jambi, Pelabuhan Talang Duku, Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Ujung Jabung, Pelabuhan Perikanan Nipah Panjang, Pelabuhan Kuala Mendahara yang berada di Tanjab Timur. Sedangkan di Tanjung Jabung Barat terdapat Pelabuhan Kuala Tungkal, penyeberangan Roro dan Pelabuhan Perikanan Tungkal,” ungkap John.
Ia juga menitipkan perhatian terhadap rencana pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang dinilai memiliki posisi strategis bagi konektivitas dan pengembangan wilayah.
“Dan kami menitipkan kepada Bapak untuk pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang dinilai sangat strategis,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur SDAB Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Wirawan Yanuartono menjelaskan, kegiatan asistensi tersebut bertujuan memetakan berbagai potensi wilayah yang dapat diarahkan menjadi bagian dari komponen pendukung pertahanan negara.
“Tujuan kami ke sini adalah untuk melaksanakan asistensi dalam rangka penyiapan komponen pendukung, khususnya sarana-prasarana laut, udara, dan cyber, maupun bidang lain yang terkait dengan pengelolaan potensi wilayah di Provinsi Jambi,” ujar Wirawan.
Menurutnya, pendataan potensi wilayah menjadi penting agar pemerintah memiliki gambaran mengenai sumber daya yang dapat dikerahkan ketika menghadapi situasi krisis.
Potensi tersebut tidak terbatas pada fasilitas transportasi laut, darat, dan udara, tetapi juga mencakup kemungkinan keberadaan gudang, depo logistik, maupun sumber daya lainnya yang dapat mendukung mobilisasi apabila diperlukan.
“Ketika terjadi situasi krisis, sumber daya mana yang harus bisa dikerahkan untuk membantu menanggulangi krisis itu. Apakah sarana-prasarana laut, darat, maupun udara yang bisa membantu. Apakah mungkin ada gudang atau depo logistik dan sebagainya. Nah, ini yang belum terdata dengan baik,” jelasnya.
Wirawan menyebut Pemprov Jambi telah memiliki sejumlah data mengenai potensi sumber daya yang tersedia. Asistensi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah daerah dengan unsur TNI di wilayah.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pertahanan melibatkan unsur kewilayahan, termasuk Kodam, Lanal, dan Lanud.
Ia juga menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur pertahanan dapat berjalan beriringan dengan pengembangan ekonomi dan konektivitas wilayah.
“Dan Provinsi ini sangat berkomitmen membantu TNI dengan memberikan lahan untuk pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam). Bayangkan jika di sini dibangun Kodam maka akan ada pergerakan ekonomi, dan juga pembangunan tol juga akan diarahkan ke provinsi ini,” katanya.
Wirawan meminta pemerintah daerah dan seluruh elemen terkait untuk terus mendukung penataan serta penyiapan komponen pendukung pertahanan negara.
Menurutnya, penataan tersebut penting agar pemerintah daerah memahami regulasi terkait fasilitas pendukung pertahanan di masing-masing wilayah, termasuk kontribusi sektor industri serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan daerah untuk mendukung kebutuhan TNI ketika diperlukan.
“Kami meminta pemerintah daerah dan seluruh elemen terkait untuk mendukung penuh penataan serta penyiapan komponen pendukung pertahanan negara. Kegiatan penataan ini krusial agar pemda memahami regulasi fasilitas pendukung pertahanan di daerah masing-masing,” pungkasnya.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, sektor industri, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat memperkuat kesiapan daerah sekaligus memastikan potensi sumber daya yang dimiliki dapat terdata dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku. (Nj)
