SAROLANGUN, Newsline.id – Pemerintah Provinsi Jambi menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) berupa 10,189 ton beras kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Kabupaten Sarolangun. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jambi, Al Haris, di Kantor Camat Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Sabtu (13/6/2026).
Penyaluran bantuan dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan dampak bencana yang melanda beberapa daerah di Provinsi Jambi beberapa waktu lalu. Turut hadir mendampingi gubernur dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansyah, serta sejumlah pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten.
Dalam sambutannya, Al Haris menjelaskan bahwa bantuan beras baru dapat direalisasikan pada Juni karena proses pengajuan dari pemerintah daerah dilakukan setelah bencana banjir yang terjadi pada akhir April lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, bantuan cadangan pangan pemerintah merupakan instrumen penting yang disiapkan untuk membantu masyarakat saat menghadapi kondisi darurat, termasuk bencana alam maupun kerawanan pangan.
“Cadangan beras ini disalurkan berdasarkan usulan pemerintah daerah. Proses administrasi dan distribusi memerlukan tahapan tertentu agar penyalurannya tepat sasaran dan sesuai ketentuan,” ujar Al Haris.
Gubernur menegaskan bahwa fungsi cadangan pangan pemerintah tidak hanya diperuntukkan bagi penanganan bencana. Beras cadangan juga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kondisi rawan pangan, gejolak harga bahan pokok, maupun situasi darurat lainnya yang membutuhkan intervensi pemerintah.
Selain itu, Al Haris menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah. Ia mendorong percepatan pembangunan gudang Bulog permanen di Kabupaten Sarolangun guna memastikan distribusi pangan dapat berjalan lebih efektif ketika dibutuhkan masyarakat.
Untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah, gubernur juga meminta pemerintah daerah bersama DPRD segera menyusun regulasi daerah yang mengatur mekanisme penggunaan CPP, baik untuk kondisi bencana maupun nonbencana.
“Dengan adanya payung hukum yang jelas, cadangan pangan bisa dimanfaatkan lebih fleksibel untuk membantu masyarakat saat terjadi kerawanan pangan atau kenaikan harga kebutuhan pokok,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana.
Ia mengatakan bantuan beras tersebut akan didistribusikan kepada sekitar 6.000 jiwa yang tersebar di empat kecamatan terdampak banjir. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu meringankan beban warga yang masih berupaya memulihkan kondisi pascabencana.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Sarolangun. Bantuan ini sangat berarti bagi warga yang terdampak,” ujarnya.
Gerry juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat tujuh kecamatan di Kabupaten Sarolangun yang terdampak banjir. Karena itu, pihaknya berharap dukungan dan bantuan dari pemerintah provinsi dapat terus berlanjut untuk menjangkau wilayah-wilayah lain yang masih membutuhkan penanganan.
Penyaluran bantuan cadangan beras tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana tetap terpenuhi sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana di daerah. (Red)
Editor : Riyanto
