Palembang, Newsline.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan perannya dalam mendukung percepatan pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui jaminan kepastian hukum atas tanah, salah satunya dengan penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan pelabuhan dan wilayah penunjangnya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa kementeriannya menjadi bagian penting dalam menopang investasi, termasuk pada sektor konektivitas seperti pembangunan pelabuhan.
“ATR/BPN berperan sebagai pendukung utama dalam setiap kegiatan investasi. Kehadiran pelabuhan yang terstandar diharapkan mampu mendorong arus investasi masuk dan memperkuat konektivitas,” ujarnya saat menghadiri peluncuran proyek di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kamis (9/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Proyek Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat sendiri telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebagai bagian dari dukungan tersebut, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan sebelumnya telah menyerahkan Sertipikat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan dengan luas mencapai 599.500 meter persegi.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan naskah hibah dan serah terima sertipikat HPL untuk tanah mozaik 5 dan 6 dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Luasan tanah mozaik 5 tercatat sebesar 810.577 meter persegi, sementara tanah mozaik 6 mencapai 882.943 meter persegi. Prosesi ini turut disaksikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Qodari.
Guna mendukung keberlanjutan investasi di daerah, Menteri Nusron juga mendorong percepatan pendaftaran tanah. Ia mengungkapkan bahwa capaian pendaftaran tanah di Sumatera Selatan saat ini masih berada di angka 53,6 persen.
“Kami mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan pertanahan. Dengan percepatan pendaftaran tanah, investor akan lebih yakin dan mudah untuk berinvestasi,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyebut proyek pelabuhan ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi logistik nasional serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Ia menjelaskan, pembangunan telah melalui berbagai tahapan mulai dari studi kelayakan hingga peluncuran proyek.
“Peluncuran hari ini merupakan milestone ke-11 dari total 15 tahapan yang direncanakan. Kami optimistis seluruh tahapan dapat diselesaikan sebelum 2029 dengan dukungan semua pihak,” ungkapnya.
Kegiatan peluncuran proyek ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan. Menteri ATR/Kepala BPN hadir didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian, serta Kepala Kanwil BPN Sumatera Selatan, Rahmat dan jajaran. (*/Fer)
Editor : Periyan
