TANJAB BARAT, Newsline.id – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperkuat sinergi bersama pemerintah pusat, aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal itu disampaikan Anwar Sadat usai mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla bersama pemerintah dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) secara virtual melalui konferensi video, Senin (7/9/2026).
Rakor tersebut digelar untuk menyatukan langkah menghadapi musim kemarau sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di berbagai wilayah Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan.
Forum tersebut diikuti 325 perusahaan pemegang HGU dan PBPH. Keterlibatan perusahaan dinilai penting karena pengawasan dan pengelolaan lahan menjadi salah satu faktor utama dalam mencegah terjadinya karhutla.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan bahwa terdapat enam provinsi yang menjadi wilayah prioritas penanganan karhutla, yakni Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan perkembangan titik panas (hotspot) serta sejumlah strategi pengendalian karhutla. Pemerintah menyiapkan berbagai langkah, mulai dari Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), water bombing, pengerahan pasukan darat terpadu, penegakan hukum, hingga edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
Pengelolaan wilayah HGU dan PBPH juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Pemerintah mendorong agar perusahaan menjalankan tanggung jawabnya dalam melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran di wilayah yang menjadi kewenangannya.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya pengawasan terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Khusus di Provinsi Jambi, kepolisian telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam sejumlah kasus karhutla.
Penegakan hukum juga menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Jaksa Agung menegaskan proses hukum harus dilakukan secara menyeluruh terhadap pihak yang terbukti terlibat, termasuk korporasi, sekaligus mengupayakan pemulihan kerugian negara akibat kebakaran.
Menutup rapat, Menko Polkam mengingatkan bahwa puncak musim kemarau belum berlangsung. Karena itu, seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap lahan yang memiliki pemilik maupun pengelola.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Anwar Sadat memastikan Pemkab Tanjung Jabung Barat siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat siap mendukung dan bersinergi dengan seluruh pihak dalam mencegah serta menanggulangi karhutla. Kami mengajak perusahaan, aparat, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga lingkungan, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar,” ujar Anwar Sadat.
Rakor tersebut turut diikuti sejumlah pejabat pemerintah pusat dan unsur terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri ATR/BPN, Menteri Lingkungan Hidup, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Jaksa Agung, Kepala BNPB, serta Kepala BMKG.
Sementara dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, rapat diikuti Pasi Ops Kodim 0419/Tanjab Kapten Inf. Sigit Purnomo Rico, Wakapolres Tanjung Jabung Barat Kompol Andi Musahar, S.H., M.H., perwakilan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Samsuhadi, S.E., serta Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Drs. Ridwan. (Red)
Editor : M. Abyan A
