Jakarta, Newsline.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong percepatan digitalisasi layanan pertanahan dengan menitikberatkan pada aspek keamanan data serta kepastian hukum bagi masyarakat.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa transformasi menuju layanan berbasis elektronik tidak semata-mata menghadirkan kemudahan, tetapi juga memastikan perlindungan data dan keabsahan dokumen tetap terjaga.
“Digitalisasi harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan dan kepastian hukum. Karena itu, kami menerapkan sistem pengamanan berlapis, mulai dari autentikasi digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi, hingga enkripsi data berbasis server nasional,” ujar Nusron dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (31/03/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, sebagian besar layanan pertanahan saat ini didominasi oleh tiga jenis layanan utama, yakni peralihan hak, layanan informasi, serta hak tanggungan. Dari jumlah tersebut, layanan hak tanggungan dan informasi pertanahan telah sepenuhnya berbasis elektronik, sementara layanan peralihan hak masih dijalankan secara kombinasi atau hybrid.
Menurut Nusron, penerapan sistem elektronik memberikan dampak signifikan, terutama dalam meningkatkan efisiensi pelayanan. Masyarakat kini tidak lagi harus sering datang ke kantor pertanahan, bahkan antrean layanan dapat ditekan hingga 80 persen.
Selain itu, digitalisasi juga menghadirkan berbagai keuntungan lain, seperti meminimalisir risiko kehilangan sertipikat akibat bencana atau pencurian, menjamin keaslian dokumen, serta memudahkan akses informasi pertanahan secara lebih aman dan terintegrasi.
“Melalui sistem elektronik, keaslian dokumen lebih terjamin dan potensi penyalahgunaan bisa diminimalkan,” tegasnya.
Hingga Maret 2026, jumlah Sertipikat Elektronik yang telah diterbitkan ATR/BPN mencapai sekitar 7,6 juta atau 7,8 persen dari total sertipikat nasional. Sementara itu, sekitar 89,4 juta sertipikat atau 92,2 persen lainnya masih dalam bentuk analog.
Rapat bersama Komisi II DPR RI tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. Menteri Nusron hadir didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi di lingkungan ATR/BPN. (Fer)
Editor : Feri
