JAKARTA, Newsline.id – BPJS Kesehatan mendorong perubahan pola pelayanan penyakit jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care. Model ini menitikberatkan pelayanan pada hasil kesehatan yang diperoleh peserta, bukan sekadar jumlah layanan yang diberikan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan perubahan tersebut diperlukan seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan dan biaya yang harus ditanggung dalam ekosistem JKN.
Menurutnya, keberlanjutan program JKN tidak hanya bergantung pada kemampuan pembiayaan, tetapi juga pada sejauh mana pelayanan yang diberikan mampu menghasilkan kondisi kesehatan yang lebih baik bagi peserta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit,” ujar Pujo, Rabu (16/9/2026).
Penyakit jantung menjadi salah satu layanan yang mendapat perhatian karena tingginya jumlah kasus dan biaya pelayanan. Sepanjang 2025, penyakit jantung yang ditanggung Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan total pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
Pujo mengatakan pengendalian penyakit jantung perlu dimulai sejak fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Upaya tersebut dilakukan dengan mengendalikan berbagai faktor risiko sebelum kondisi pasien berkembang menjadi lebih berat.
“Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” jelasnya.
Melalui pendekatan berbasis nilai, FKTP didorong memperkuat langkah promotif dan preventif. Pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C, kepatuhan terhadap pengobatan, hingga pemantauan peserta dengan risiko tinggi menjadi bagian dari upaya tersebut.
Sementara pada tingkat rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang mengutamakan mutu dan hasil klinis. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan melalui Heart Team, penerapan tata laksana sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), serta staged revascularization.
Indikator pemantauan mutu pelayanan intervensi jantung juga diarahkan dari sekadar mengukur proses menjadi pengukuran hasil. Aspek yang diperhatikan meliputi waktu tanggap kritis, keselamatan setelah tindakan, ketepatan intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol dan efektivitas sistem rujukan.
“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.
Dukungan terhadap penguatan pelayanan kesehatan juga disampaikan Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, yang hadir mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi.
Menurut Tri, kualitas layanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi medis. Faktor akses, kecepatan pelayanan dan mutu penanganan juga menjadi bagian penting.
“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi menyatakan pihaknya terus meningkatkan mutu pelayanan, termasuk bagi peserta JKN yang membutuhkan penanganan penyakit jantung.
Tingginya kebutuhan layanan tersebut terlihat dari jumlah pasien yang ditangani. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira mencatat 975 pasien menjalani layanan catheterization laboratory (cathlab), yang seluruhnya merupakan peserta JKN.
“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas.
Ia menekankan pelayanan kesehatan merupakan proses yang berkelanjutan sehingga peningkatan mutu harus dilakukan secara konsisten. Pelayanan tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga aman, berkualitas serta berorientasi pada kebutuhan pasien.
Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar turut menyoroti pentingnya pencegahan penyakit jantung. Menurutnya, faktor gaya hidup menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menekan kasus penyakit tersebut.
“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” katanya.
Ia juga mendorong penerapan pendekatan Value-Based Health Care dalam Program JKN agar efisiensi pelayanan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hasil kesehatan peserta.
Dengan pendekatan tersebut, penguatan pencegahan di tingkat awal, ketepatan penanganan di rumah sakit dan pengukuran outcome diharapkan dapat berjalan berkesinambungan dalam pelayanan penyakit jantung.
(Red)
Editor : M. Abyan A
