BPHTB Jakarta 2025 Tembus Rp3,9 Triliun, Nusron: Transaksi Tanah Sangat Dinamis

Sabtu, 14 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Newsline.id – Sektor pertanahan memberikan sumbangan besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyebut realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Jakarta sepanjang 2025 mencapai Rp3,9 triliun.

Pernyataan itu disampaikan Nusron usai menyerahkan 3.922 sertipikat aset milik Pemprov DKI kepada Gubernur Pramono Anung di Masjid Raya K.H. Hasyim Asy’ari, Jumat (13/02/2026).

Menurutnya, angka tersebut mencerminkan tingginya aktivitas jual beli dan perolehan hak atas tanah maupun bangunan di Ibu Kota. BPHTB sendiri merupakan pajak daerah yang timbul setiap terjadi transaksi atau pengalihan hak atas properti.

ADVERTISEMENT

banner BCChost

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Transaksi tanah dan bangunan di Jakarta sangat tinggi. Dampaknya terasa langsung pada penerimaan daerah melalui BPHTB,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, pada 2024 pendapatan BPHTB DKI Jakarta tercatat Rp3,4 triliun. Artinya, terjadi peningkatan signifikan pada tahun berikutnya. Secara nasional, total penerimaan BPHTB tahun 2025 mencapai sekitar Rp26 triliun, dengan kontribusi Jakarta lebih dari 10 persen dari angka tersebut.

Nusron menilai capaian ini menunjukkan peran strategis sektor pertanahan dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di kota metropolitan seperti Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengapresiasi komitmen Gubernur Pramono Anung dalam menjaga dan menata aset milik daerah. Sertipikat yang diserahkan kali ini mencakup lahan seluas total 563,9 hektare dengan estimasi nilai aset mencapai Rp102 triliun.

Ribuan sertipikat tersebut meliputi 2.837 ruas jalan, 691 bangunan fasilitas umum seperti balai warga dan sarana olahraga, 154 sarana pendidikan, 123 taman, 69 gedung, 39 kantor kelurahan/kecamatan, serta 17 eks rumah dinas.

Pemerintah berharap penertiban dan sertipikasi aset daerah dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus mengoptimalkan kontribusi sektor pertanahan terhadap keuangan daerah. (Fer)

Editor : Feri

Berita Terkait

Kemnaker Manfaatkan Teknologi AI untuk Perkuat Analisis Pasar Kerja dan Rancang Pelatihan Berbasis Kebutuhan Industri
Pemerintah Percepat Sertipikasi Tanah MBR, Menteri Nusron: Manfaat Program Harus Dirasakan Secara Utuh
Wamen Ossy Lantik 78 Pejabat ATR/BPN, Tekankan Birokrasi Adaptif dan Berintegritas
ATR/BPN Pertahankan Opini WTP, Catat Prestasi 14 Kali Berturut-turut dari BPK RI
Menteri ATR/BPN Laporkan Realisasi Anggaran 2025 Capai 95,73 Persen dalam Raker bersama Komisi II DPR RI
Menteri ATR/BPN dan Menteri PKP Luncurkan Program Sertipikasi Gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sekjen ATR/BPN Targetkan Kinerja 2026 Capai 98 Persen, Kanwil dan Kantah Diminta Perkuat Evaluasi
Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR RI Perkuat Reforma Agraria, Dorong Optimalisasi Peran Bank Tanah
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 11:00 WITA

Kemnaker Manfaatkan Teknologi AI untuk Perkuat Analisis Pasar Kerja dan Rancang Pelatihan Berbasis Kebutuhan Industri

Selasa, 21 Juli 2026 - 01:37 WITA

Pemerintah Percepat Sertipikasi Tanah MBR, Menteri Nusron: Manfaat Program Harus Dirasakan Secara Utuh

Jumat, 17 Juli 2026 - 20:37 WITA

Wamen Ossy Lantik 78 Pejabat ATR/BPN, Tekankan Birokrasi Adaptif dan Berintegritas

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:08 WITA

ATR/BPN Pertahankan Opini WTP, Catat Prestasi 14 Kali Berturut-turut dari BPK RI

Rabu, 15 Juli 2026 - 16:54 WITA

Menteri ATR/BPN Laporkan Realisasi Anggaran 2025 Capai 95,73 Persen dalam Raker bersama Komisi II DPR RI

Berita Terbaru