JAKARTA, NEWSLINE.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam memperkuat keuangan berkelanjutan dan pengembangan bursa karbon Indonesia pada sejumlah forum internasional dalam rangkaian London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung di London, Inggris, pada 22–25 Juni 2026.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa sektor jasa keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus memperkuat daya saing Indonesia dalam arsitektur keuangan berkelanjutan global.
Menurut Friderica, pembiayaan transisi tidak boleh berhenti sebagai kebijakan di atas kertas, melainkan harus diwujudkan melalui mekanisme pasar yang kredibel, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan investor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“OJK terus mendorong terciptanya sistem keuangan yang stabil, berintegritas, serta mampu membiayai pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif,” ujarnya.
Selama mengikuti LCAW 2026, OJK menghadiri berbagai forum strategis, di antaranya The Net Zero Delivery Summit, Southeast Asia Climate Action Forum, Indonesia Climate Leadership Luncheon, diskusi bersama Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) London School of Economics and Political Science (LSE), serta sejumlah pertemuan bilateral dengan lembaga internasional.
Dalam berbagai forum tersebut, OJK menekankan bahwa tantangan utama Indonesia bukan hanya menyediakan pembiayaan, tetapi memastikan dana investasi mengalir kepada proyek-proyek transisi yang layak, kredibel, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian serta lingkungan.
Untuk memperkuat ekosistem pembiayaan transisi, OJK terus mengembangkan berbagai kebijakan, mulai dari Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan pelaporan keberlanjutan, penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), hingga penyusunan revisi Peraturan OJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan yang ditargetkan terbit pada tahun ini.
Friderica menjelaskan, TKBI menjadi pedoman penting bagi industri jasa keuangan dan investor dalam mengidentifikasi kegiatan ekonomi hijau maupun sektor yang sedang bertransisi sehingga pembiayaan dapat disalurkan secara tepat sasaran sekaligus meminimalkan praktik greenwashing.
OJK juga memperkenalkan inisiatif pembiayaan inovatif melalui platform Satu Karsa, yang dikembangkan bersama Kementerian Kehutanan. Platform blended finance tersebut difokuskan untuk mendukung proyek karbon berbasis alam seperti reforestasi, agroforestri, pemulihan lahan kritis, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi.
Selain itu, OJK kembali menegaskan pentingnya penguatan integritas Bursa Karbon Indonesia sebagai bagian dari implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Melalui pengawasan perdagangan karbon di IDX Carbon dan integrasi dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), OJK berupaya memastikan tata kelola perdagangan karbon berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan perlindungan bagi investor.
Sejak diluncurkan pada 2023, Bursa Karbon Indonesia telah membukukan transaksi sekitar dua juta ton CO₂ ekuivalen dengan nilai transaksi lebih dari Rp93 miliar, menunjukkan meningkatnya kepercayaan pelaku pasar terhadap mekanisme perdagangan karbon nasional.
Dalam kesempatan tersebut, OJK juga memperkuat kerja sama dengan berbagai mitra internasional untuk membahas pengembangan pembiayaan transisi, pengawasan risiko perubahan iklim, hingga peningkatan kapasitas regulator dalam mendukung sistem keuangan berkelanjutan.
OJK menilai kolaborasi internasional menjadi kunci agar standar keuangan berkelanjutan global dapat diterapkan secara adil sesuai karakteristik negara berkembang, termasuk melalui dukungan pembiayaan jangka panjang, pengembangan metodologi, serta peningkatan kapasitas lembaga keuangan dan regulator.
(*/)
Editor : Riyanto
