JAMBI, Newsline.id – Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi mengubah pola kerja dalam mengelola anggaran. Ia menekankan agar kinerja pemerintah tidak lagi hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi dari seberapa besar program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Al Haris saat mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027, di Ruang Utama Sidang DPRD Provinsi Jambi, Senin (5/10/2026).
Al Haris menegaskan, OPD harus mampu bekerja lebih fokus, efektif dan efisien. Selain melakukan inovasi dalam pelaksanaan program, perangkat daerah juga didorong proaktif mencari sumber pembiayaan alternatif serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kondisi fiskal daerah menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Karena itu, setiap rupiah anggaran harus diarahkan untuk program yang memiliki manfaat dan dampak jelas terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Jangan lagi mindset kita hanya bagaimana serapan anggaran tinggi. Yang paling penting adalah bagaimana pekerjaan kita berdampak bagi masyarakat,” tegas Al Haris.
Dalam penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027, Al Haris mengatakan rancangan anggaran tersebut disusun berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah secara realistis, kredibel dan berkelanjutan.
Ia menyebutkan, penyusunan RAPBD 2027 berpedoman pada tiga kebijakan utama. Pertama, optimalisasi pendapatan daerah untuk mendukung ruang gerak perekonomian. Kedua, belanja yang berkualitas, produktif dan berorientasi pada prioritas, termasuk sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan serta pembangunan berkelanjutan. Ketiga, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan fiskal dan mengendalikan risiko defisit.
Untuk tahun anggaran 2027, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp3,95 triliun, meningkat sekitar Rp195,06 miliar atau 5,19 persen dibandingkan APBD Murni 2026.
Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp2,054 triliun atau sekitar 51,97 persen, naik 5,62 persen. Pajak daerah menjadi salah satu sumber terbesar dengan target sekitar Rp1,68 triliun.
Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan mencapai Rp1,89 triliun atau 47,97 persen, meningkat sekitar 5,08 persen. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sekitar Rp1,92 miliar, mengalami penurunan seiring berakhirnya program hibah BioCF ISFL.
Di sisi belanja, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan anggaran sebesar Rp4,021 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp2,87 triliun atau 71,42 persen, belanja modal Rp437,30 miliar atau 10,87 persen, belanja tidak terduga Rp31,73 miliar, serta belanja transfer Rp680,15 miliar.
RAPBD 2027 juga mencatat defisit sekitar Rp68,45 miliar, yang direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp68,60 miliar.
Usai rapat paripurna, Al Haris mengatakan penyampaian nota pengantar RAPBD 2027 merupakan tahapan awal sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama DPRD Provinsi Jambi.
“Pada hari ini kami menyampaikan Nota Pengantar Rancangan APBD Murni 2027. Tentu kami mencoba memberikan usulan kepada Dewan agar kiranya bisa dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah dan tim anggaran Dewan,” ujar Al Haris.
Ia menegaskan, seluruh program yang tercantum dalam RAPBD 2027 telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi.
“Sehingga setiap item, program-program yang ada di RPJMD kita itu bisa diwujudkan dalam rancangan APBD 2027,” jelasnya.
Meski terdapat peningkatan dibandingkan APBD Murni 2026, Al Haris mengingatkan bahwa kondisi fiskal pemerintah daerah masih berada dalam situasi efisiensi.
“Dengan catatan bahwa kita masih dalam kondisi efisiensi. Walaupun ada kenaikan sedikit APBD kami, tapi itu masih dalam konteks efisiensi. Karena dulu APBD kita sampai Rp5 triliun lebih, sekarang ini hanya Rp4 triliun,” katanya.
Karena itu, ia berharap pembahasan RAPBD bersama DPRD dapat menghasilkan anggaran yang benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Inilah yang akan kami coba atur bersama dengan Dewan, sehingga sedemikian rupa tepat sasaran, terukur dan berdampak untuk masyarakat,” pungkas Al Haris.
Dalam rapat tersebut, Al Haris juga menyerahkan secara simbolis buku Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fattah.
Editor : M. Abyan A
