JAMBI, Newsline.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp30 miliar dari pemerintah pusat untuk memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dana tersebut telah dialokasikan kepada empat organisasi perangkat daerah (OPD) dan akan dimanfaatkan untuk mendukung penanganan karhutla serta dampak yang ditimbulkannya hingga akhir 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, menjelaskan, anggaran tersebut telah direalisasikan melalui mekanisme pergeseran anggaran sebelum kemudian dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sudah disalurkan, diawali dengan pergeseran mendahului perubahan, lalu kita bawa ke APBD Perubahan dan sudah diketok palu. Dana bantuan itu sudah terbagi habis, tinggal dijalankan karena masih ada rentang waktu sampai Desember 2026,” ujar Sudirman.
Dari total anggaran Rp30 miliar, BPBD Provinsi Jambi memperoleh porsi terbesar, yakni lebih dari Rp18 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional penanganan karhutla.
Sementara itu, RSUD Raden Mattaher Jambi mendapat Rp6,5 miliar, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Jambi lebih dari Rp2,8 miliar, serta Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebesar Rp1,8 miliar.
Sudirman berharap seluruh OPD penerima dapat mengelola anggaran tersebut secara optimal dan akuntabel. Menurutnya, penggunaan dana harus memberikan manfaat nyata, baik dalam memperkuat penanganan karhutla maupun menangani dampak kesehatan yang muncul akibat bencana tersebut.
Perkuat Personel dan Peralatan
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, mengatakan anggaran yang diterima instansinya akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan personel, peralatan, serta mobilitas kendaraan operasional.
“Kami (kebutuhan) untuk personel, alat, dan mobilitas kendaraan, karena itu dibunyikan,” kata Bachyuni.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Andri Yushar Andria, menyebut pihaknya akan memanfaatkan anggaran tersebut untuk memperkuat sarana dan prasarana penanggulangan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
Beberapa kebutuhan yang telah diusulkan antara lain kendaraan roda dua, mesin nozel, selang, serta sepatu lapangan untuk mendukung aktivitas masyarakat peduli api (MPA).
Tak hanya itu, Dinas Kehutanan Jambi juga mengusulkan pembangunan 12 hingga 14 unit sumur bor yang akan diprioritaskan di kawasan lahan gambut rawan terbakar.
Pembangunan sumur bor dinilai penting untuk membantu petugas ketika menghadapi keterbatasan sumber air di lokasi kebakaran.
“Pembuatan sumur bor diprioritaskan di lahan gambut yang rawan terbakar. Ini untuk mengatasi kendala minimnya sumber air yang selama ini sering ditemui petugas saat proses pemadaman di lapangan,” ungkap Andri.
Dengan dukungan anggaran tersebut, Pemprov Jambi diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus mempercepat respons terhadap potensi karhutla yang masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah hingga penghujung 2026.
Editor : M. Abyan A
