JAKARTA, Newsline.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pada semester II Tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal hingga akhir tahun.
Dalam pembukaan Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (14/7/2026), Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota menyusun strategi teknis serta melakukan evaluasi berkala terhadap program prioritas di masing-masing wilayah.
“Target capaian kita di tahun ini adalah 98 persen. Untuk mencapainya, strategi teknis harus sudah disiapkan sebelum akhir Juli. Kepala Kanwil dan Kepala Kantah harus benar-benar memahami target prioritas di wilayahnya dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana,” tegas Dalu Agung Darmawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen penting dalam memastikan pengelolaan program dan anggaran berjalan efektif. Melalui SAKIP, setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi dapat diukur sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, penerapan SAKIP juga menjadi indikator penting dalam pembinaan dan evaluasi kinerja, khususnya di lingkungan pejabat eselon I dan eselon II Kementerian ATR/BPN.
Sementara itu, Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, mengatakan bahwa pengawasan pada semester II akan difokuskan secara tematik, terutama terhadap pelaksanaan program-program strategis nasional yang memiliki nilai anggaran besar.
Ia mencontohkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dua program yang memerlukan pengawasan ketat agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau outcome-nya tidak bermanfaat kepada masyarakat, itu bisa menjadi celah sorotan dari aparat penegak hukum,” ujarnya.
Pudji juga meminta seluruh pimpinan satuan kerja melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program, termasuk dengan pemantauan mingguan terhadap progres PTSL dan RDTR. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala sejak dini sehingga perbaikan dapat segera dilakukan.
Kegiatan evaluasi ini juga diisi dengan paparan dari Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, terkait target capaian kinerja semester II Tahun 2026. Pertemuan diikuti oleh para pejabat pimpinan tinggi pratama secara langsung, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantah Kabupaten/Kota se-Indonesia melalui konferensi daring. (*/Fer)
Editor : Ryanto
