Jakarta, Newsline.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Dukungan tersebut difokuskan pada sinkronisasi tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga pengadaan tanah.
Hal itu disampaikan Wamen Ossy saat menghadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (4/5/2026).
“Ada tiga hal dukungan dari Kementerian ATR/BPN, yaitu sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan rencana induk proyek, percepatan penerbitan KKPR, dan dukungan pengadaan tanah,” ujar Ossy Dermawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang saat ini sedang berlangsung telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di kawasan Pantura Jawa.
Menurutnya, penyesuaian tata ruang juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk pembangunan yang telah disusun pemerintah pusat.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga siap mempercepat proses penerbitan KKPR, terutama apabila proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” jelasnya.
Dalam aspek pengadaan tanah, Kementerian ATR/BPN juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan penuh guna memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target.
Wamen Ossy turut mendorong penguatan kerja sama lintas kementerian dan lembaga agar integrasi data serta sinkronisasi peta dapat dilakukan secara optimal.
“Kami berharap working group lintas sektor semakin diperkuat sehingga integrasi dan overlay peta dapat berjalan maksimal,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan proyek perlindungan pesisir Pantura Jawa.
“Pendekatan yang dilakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” tegas AHY.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam acara itu, Wamen ATR/Waka BPN juga didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana. (*/Fer)
Editor : Periyan
