JAMBI, Newsline.id – Aksi unjuk rasa yang digelar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (14/7/2026), berakhir dengan dialog terbuka antara mahasiswa dan unsur pimpinan DPRD. Pertemuan berlangsung kondusif dengan membahas berbagai aspirasi dan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Dialog tersebut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah, Wakil Ketua I Ivan Wirata, Wakil Ketua II Samsul Riduan, serta Wakil Ketua III Rusli Kemal Siregar. Dalam forum itu, GMNI menyampaikan tujuh tuntutan, sementara pimpinan DPRD memberikan penjelasan terkait kewenangan lembaga legislatif dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata mengatakan dirinya sengaja turun langsung menemui massa aksi sejak awal sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat menyampaikan pendapat. Menurutnya, saat itu juga terdapat kelompok pekerja dan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ingin menyampaikan aspirasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ivan menegaskan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tetap diawasi secara ketat sehingga benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Program ini harus dijalankan dengan prinsip zero korupsi, zero markup, serta efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas gizi makanan yang diterima masyarakat. Evaluasi juga harus dilakukan secara berkala agar tujuan program benar-benar tercapai,” tegas Ivan.
Ia menilai kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian penting dari pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan dan harus dijadikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan.
Sementara itu, Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig, menegaskan aksi yang dilakukan bukan ditujukan kepada pribadi maupun pimpinan DPRD. Menurutnya, mahasiswa menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab moral organisasi.
“Kami hadir untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan secara akuntabel dan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, Ketua Organisasi TINDAK, Wiranto Manalu, juga meminta DPRD memberi perhatian terhadap dugaan keberadaan dana siluman senilai Rp58 miliar agar transparansi pengelolaan anggaran tetap terjaga.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah memastikan seluruh tuntutan mahasiswa akan dipelajari dan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.
“Aspirasi adik-adik mahasiswa kami terima dan akan dibahas bersama seluruh anggota DPRD sesuai tata tertib dan mekanisme yang berlaku,” kata Hafiz.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan. Ia menilai sikap kritis mahasiswa merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa setiap keputusan DPRD, termasuk jika muncul usulan penggunaan hak interpelasi, harus diputuskan melalui pembahasan bersama seluruh anggota dewan.
Dialog yang berlangsung lebih dari satu jam itu ditutup dalam suasana akrab. Meski diawali dengan aksi unjuk rasa, pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi antara mahasiswa dan DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan serta memastikan setiap kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
(*/)
Editor : Ryanto
