JAKARTA, NEWSLINE.ID — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong transformasi pelatihan vokasi nasional agar semakin relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Melalui transformasi tersebut, Kemnaker menargetkan tingkat kebekerjaan lulusan pelatihan vokasi secara nasional mencapai 70 persen.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) harus dikembangkan menjadi pusat pelatihan dengan standar tinggi, budaya belajar yang kuat, serta memiliki jaringan alumni yang terintegrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keberadaan BPVP tidak hanya ditujukan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat, tetapi juga harus mampu memastikan kompetensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
“Kita harus mengejar bagaimana balai-balai pelatihan ini bisa memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui transformasi pelatihan vokasi nasional, kita memperluas akses dan meningkatkan kualitas agar mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan saat ini,” ujar Yassierli saat memberikan arahan dalam kunjungan kerja di BPVP Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026).
Tracer Study Maksimal Dua Bulan
Untuk memastikan efektivitas pelatihan, Kemnaker akan memperkuat sistem pemantauan terhadap lulusan melalui tracer study.
Pelacakan tersebut ditargetkan dilakukan paling lambat dua bulan setelah peserta menyelesaikan pelatihan. Data yang diperoleh akan digunakan untuk mengetahui rekam jejak alumni, termasuk perkembangan mereka dalam memasuki pasar kerja.
Langkah ini dinilai penting untuk mengukur sejauh mana pelatihan yang diberikan mampu menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar terserap oleh dunia usaha dan industri.
Pelatihan Berbasis Kebutuhan Industri
Kemnaker juga mendorong penerapan model pelatihan berbasis Demand Driven, yakni penyelenggaraan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata industri.
Dalam skema tersebut, BPVP akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari dunia industri, pemerintah daerah, kawasan industri hingga badan usaha milik negara (BUMN).
Dengan pendekatan tersebut, peserta diharapkan memperoleh keterampilan yang lebih relevan dengan kebutuhan lapangan kerja sehingga peluang untuk bekerja setelah menyelesaikan pelatihan semakin besar.
BPVP Tak Hanya Fokus pada Pelatihan
Transformasi BPVP juga diarahkan untuk memperluas jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat dan dunia industri.
Sejumlah program yang akan dikembangkan antara lain pelatihan bagi penyandang disabilitas, Labor Productivity Clinics bagi industri menengah, serta Talent & Innovation Hub sebagai pusat pengembangan inovasi dan talenta.
Yassierli menegaskan, ke depan setiap balai diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelatihan vokasi, tetapi juga memiliki ekosistem yang mendukung produktivitas, inovasi, serta penempatan tenaga kerja.
“Jadi tidak hanya vokasi, di setiap balai nantinya akan ada Talent Innovation Hub, lengkap dengan pengantar kerja bagi disabilitas dan klinik produktivitas,” kata Yassierli.
Melalui transformasi tersebut, Kemnaker berharap BPVP mampu menjadi penghubung yang lebih kuat antara pencari kerja, lembaga pelatihan dan kebutuhan industri, sekaligus meningkatkan kualitas serta daya saing tenaga kerja Indonesia.
Editor : M. Abyan A
