JAMBI, Newsline.id – Pemerintah Provinsi Jambi mendapat tambahan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp40 miliar untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bantuan tersebut dialokasikan kepada empat kabupaten, yakni Tebo, Merangin, Muaro Jambi, dan Bungo, masing-masing sebesar Rp10 miliar.
Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan informasi tersebut usai mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di VIP Room Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Selasa (27/10/2026).
Al Haris menjelaskan, tambahan bantuan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan logistik serta mendukung operasional tim yang bertugas melakukan pemadaman di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk mereka mengadakan logistik, untuk menunjang penanganan karhutla, mendukung tim-tim yang bekerja,” jelas Al Haris.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden atas dukungan anggaran yang diberikan untuk memperkuat upaya penanganan karhutla di Provinsi Jambi.
Dengan tambahan Rp40 miliar tersebut, total Bantuan Presiden untuk penanganan karhutla di Jambi mencapai Rp125 miliar. Sebelumnya, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan sebesar Rp85 miliar.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, Presiden memberikan perhatian serius terhadap kondisi kebakaran hutan dan lahan di Jambi. Hal itu ditunjukkan melalui dua kali penyaluran bantuan untuk mendukung penanganan karhutla.
“Pak Presiden alhamdulillah sangat memperhatikan masyarakat Jambi, sudah dua kali menurunkan Banpres. Yang pertama Rp85 miliar, yang kedua sebesar Rp40 miliar,” ungkap Raja Juli.
Menurut Raja Juli, kondisi karhutla di Jambi mulai membaik dibandingkan saat kunjungannya sekitar tiga minggu sebelumnya. Meski demikian, berdasarkan pengecekan dalam rapat koordinasi tersebut, masih ditemukan dua lokasi dengan titik panas atau hotspot.
“Alhamdulillah kondisi di Jambi sudah membaik dari saya datang tiga minggu yang lalu. Tadi dicek ada dua tempat yang masih ada titik hotspot,” katanya.
Sementara itu, Al Haris menegaskan bahwa perbaikan kondisi tersebut tidak boleh membuat upaya penanganan karhutla mengendur. Setiap titik api harus segera ditangani agar tidak meluas dan menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forkopimda terus berkoordinasi dengan para bupati, wali kota, dan jajaran terkait untuk memperkuat penanganan di daerah. Edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan, terutama mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar.
“Kami dengan Forkopimda terus berkoordinasi dengan bupati, wali kota beserta jajaran untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membakar hutan dan lahan,” tegasnya.
Al Haris menambahkan, upaya pemadaman masih berlangsung, terutama di kawasan lahan gambut yang berpotensi menyimpan bara api dan memicu kebakaran kembali. Karena itu, kesiapan personel dan dukungan logistik menjadi faktor penting untuk memastikan api benar-benar padam.
“Kami bersyukur atas bantuan Pak Presiden kepada kami. Tinggal lagi kita bekerja memastikan api tidak ada lagi,” ujarnya.
Ia berharap tambahan Banpres tersebut dapat memperkuat operasional tim di lapangan, mempercepat pemadaman, serta mencegah munculnya titik api baru.
“Dengan dukungan semua pihak, alhamdulillah di Jambi api sudah mulai landai. Kalau pun ada, itu di lahan gambut dan teman-teman terus bekerja,” pungkasnya.
Editor : M. Abyan A
