JAKARTA, Newsline.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui optimalisasi sektor pertanahan dan tata ruang. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Ossy menjelaskan bahwa peran ATR/BPN mencakup sinkronisasi rencana tata ruang dengan sistem kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hingga penguatan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan bandara.
“Dukungan ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola bandara yang lebih baik dilakukan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan KKPR untuk mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan,” ujar Ossy Dermawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, ia menekankan pentingnya integrasi data spasial lintas sektor melalui konsep one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang. Menurutnya, penyatuan data pertanahan, tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.
Ossy juga mengingatkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, perizinan hingga pengawasan yang berkelanjutan agar pengembangan kawasan kebandarudaraan berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi dan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Menurut AHY, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing bandara nasional.
“Mari kita kawal bersama pengelolaan ekosistem kebandarudaraan secara profesional, modern, dan inklusif guna menghadirkan manfaat bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Wamen ATR/Waka BPN hadir didampingi jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN, di antaranya Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin. (*/Fer)
Editor : Riyanto
