Jakarta, Newsline.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Senin (26/01/2026). Kegiatan yang digelar secara luring dan daring tersebut dipusatkan di Aula Reforma Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.
Dalam arahannya yang disampaikan secara daring dari Jakarta, Sekjen ATR/BPN menegaskan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan instrumen utama dalam mengeksekusi kebijakan pimpinan. Ia mengingatkan agar seluruh anggaran yang dikelola benar-benar selaras dengan agenda prioritas nasional dan kebijakan Menteri ATR/Kepala BPN.
Menurutnya, pengelolaan anggaran harus didukung sinergi tiga elemen utama, yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara. Ketiganya harus memiliki pemahaman yang sama serta memastikan setiap belanja negara memiliki kejelasan produk dan output yang terukur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekjen juga mengarahkan agar penyusunan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dapat dirampungkan pada Januari, sehingga penyerapan anggaran dapat direncanakan secara bulanan dan dilaksanakan tepat waktu. Ia menekankan bahwa penyerapan anggaran tidak boleh sekadar untuk menghabiskan pagu, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat.
Menutup arahannya, Dalu Agung Darmawan mendorong para Kepala Kantor pada setiap satuan kerja untuk berani mengambil keputusan, memperkuat eksekusi program, serta melakukan mitigasi risiko sejak awal tahun anggaran. Ia menegaskan bahwa kewenangan sebagai KPA harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan dan kualitas output yang baik.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, melaporkan bahwa Rakerda tahun ini mengusung tema “Persiapan Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 sebagai Instrumen Pengendalian Mutu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Kinerja Anggaran.” Kegiatan tersebut diikuti seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan se-Jawa Timur, baik secara luring maupun daring.
Turut hadir secara luring Direktur Jenderal Penataan Agraria sekaligus Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan ATR/BPN. (Fer)
Editor : Feri
