SMSI-RRI Perkuat Kolaborasi Lawan Hoaks, Tingkatkan Kompetensi Wartawan dan Penyebaran Informasi Pembangunan

Rabu, 28 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, NEWSLINE.ID – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memperkuat kolaborasi untuk menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks di ruang digital sekaligus meningkatkan kompetensi insan pers dan memperluas penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara SMSI dan RRI di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengatakan kerja sama tersebut merupakan wujud gagasan bersama antara SMSI dan Direktur Utama RRI dalam menghadapi persoalan hoaks yang semakin kompleks di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.

ADVERTISEMENT

banner BCChost

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks,” kata Firdaus.

Menurutnya, kerja sama itu akan diwujudkan melalui sejumlah program strategis, di antaranya Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penguatan penyebaran informasi pembangunan.

Firdaus menjelaskan, SMSI menaungi ribuan perusahaan media siber, termasuk media rintisan (startup media) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jaringan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung penyebarluasan informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pengintegrasian RRI dan TVRI sebagai platform media publik yang mampu menjangkau masyarakat lebih luas, sekaligus memperkuat distribusi informasi pembangunan.

“SMSI juga mendukung pengintegrasian RRI dan TVRI menjadi platform global sebagai kekuatan pemerintah,” kata Firdaus.

Lebih lanjut, Firdaus menegaskan bahwa penanganan hoaks tidak cukup dilakukan dengan membantah informasi palsu setelah telanjur menyebar. Diperlukan ekosistem media yang kuat, profesional, serta didukung kemampuan wartawan dalam melakukan verifikasi informasi.

Karena itu, peningkatan kompetensi wartawan menjadi salah satu fokus kerja sama SMSI dan RRI. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem pers yang semakin berkualitas, profesional, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, mengatakan kerja sama dengan SMSI merupakan bagian dari langkah bersama untuk menjawab tantangan ekosistem informasi digital yang semakin kompleks.

“Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks,” kata Hendrasmo.

Ia menjelaskan, tantangan penyebaran informasi tidak hanya berkaitan dengan media besar. Media kecil dan media rintisan juga mempunyai peran penting dalam membangun ekosistem informasi publik yang sehat.

Melalui kerja sama tersebut, RRI dan SMSI akan mendorong peningkatan kompetensi insan media sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan konten berkualitas. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang akurat di tengah derasnya arus informasi digital.

Dewan Pers Soroti Tantangan Algoritma Digital

Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyoroti perubahan besar dalam pola masyarakat memperoleh informasi akibat perkembangan teknologi digital.

Menurutnya, pada masa lalu, informasi yang dipublikasikan melalui media massa melewati proses produksi dan seleksi. Media juga memiliki identitas yang jelas, alamat, serta pihak yang bertanggung jawab atas informasi yang diterbitkan.

Namun, perkembangan teknologi telah mengubah situasi tersebut. Media sosial kini menjadi ruang publik yang sangat luas, memungkinkan siapa pun memproduksi dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat.

“Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” ujarnya.

Komaruddin mengingatkan bahwa derasnya arus informasi tidak selalu diikuti peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat. Informasi yang benar kini bercampur dengan kabar yang belum terverifikasi, konten sensasional, hingga penipuan.

Ia juga menyoroti peran algoritma platform digital yang secara bertahap membentuk pola konsumsi informasi masyarakat. Konten yang sering dilihat, disukai, atau dicari pengguna akan memengaruhi rekomendasi informasi berikutnya.

“Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan,” kata Komaruddin.

Menurutnya, data menjadi salah satu kekuatan utama dalam ekosistem digital. Aktivitas pengguna melalui telepon pintar meninggalkan jejak digital yang dapat dimanfaatkan untuk membentuk profil dan menentukan rekomendasi konten.

Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ruang informasi yang semakin personal. Seseorang dapat terus-menerus menerima informasi sesuai dengan preferensinya, sementara sudut pandang berbeda semakin jarang ditemui.

Komaruddin menilai fenomena itu menjadi tantangan serius bagi masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, media, dan pemerintah. Oleh karena itu, kemampuan memeriksa sumber, memverifikasi fakta, serta mempertanyakan kebenaran informasi perlu terus diperkuat.

“Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi,” katanya.

Ia turut mengingatkan bahwa media sosial memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik dan menggerakkan emosi masyarakat. Informasi yang tersebar dengan cepat dapat memengaruhi pandangan publik dalam waktu singkat.

Dalam konteks tersebut, kerja sama antara lembaga penyiaran publik seperti RRI dan organisasi perusahaan media seperti SMSI dinilai penting untuk membangun ekosistem informasi yang lebih sehat.

Kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi berlanjut melalui program nyata untuk meningkatkan kompetensi wartawan, memperkuat budaya verifikasi, dan menghadirkan informasi pembangunan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur PP LPP RRI Mistam, Dewan Penasihat SMSI Pusat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.

Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta Ir. M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, dan Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky.

Editor : M. Abyan A

Berita Terkait

Kemnaker Buka Pelatihan Vokasi bagi Korban PHK, Ini Syarat dan Cara Daftarnya
OJK Perkuat Integritas Pasar Modal melalui Tiga Kebijakan Strategis, Buyback Diperpanjang hingga Juni 2027
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Kemnaker Perkuat Kesiapan Peserta Magang ke Jepang Hadapi Sistem Baru ESDP 2027
Ombudsman RI Raih Nilai Sempurna 100 pada Indeks Reformasi Hukum 2026
Presiden Prabowo Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Pembiayaan Rp400 Triliun Disiapkan untuk Rakyat
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur dan Konsolidasi Tanah
Urus Peralihan Hak Sendiri, Pengurusan Sertipikat Tidak Seribet yang Dibayangkan
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:46 WITA

Kemnaker Buka Pelatihan Vokasi bagi Korban PHK, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:32 WITA

SMSI-RRI Perkuat Kolaborasi Lawan Hoaks, Tingkatkan Kompetensi Wartawan dan Penyebaran Informasi Pembangunan

Senin, 26 Oktober 2026 - 08:30 WITA

OJK Perkuat Integritas Pasar Modal melalui Tiga Kebijakan Strategis, Buyback Diperpanjang hingga Juni 2027

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 20:57 WITA

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:06 WITA

Kemnaker Perkuat Kesiapan Peserta Magang ke Jepang Hadapi Sistem Baru ESDP 2027

Berita Terbaru